Polemik Gelar Adat oleh LAMR Riau: Suara Kritik dari Aliansi Pemuda Melayu

PEKANBARU _ (Bentengmelayu.com) Beredar kabar mengenai rencana pelaksanaan penambalan gelar adat kepada Bapak Gubernur Riau oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau pada Sabtu mendatang. Namun, berita tersebut juga menyebutkan bahwa tidak akan ada pemberian gelar adat kepada Wakil Gubernur, yang biasanya menjadi sebuah tradisi. Hal ini memicu kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat Melayu Riau khususnya.Kamis, 3 Juli 2025 

Nolis Hadis SH, seorang perwakilan generasi muda asli Melayu Riau, bersama rekan-rekannya memberikan perhatian serius terhadap isu ini. “Sebagai generasi muda Melayu yang sangat mencintai tanah Melayu, saya mempertanyakan sikap LAMR yang menurut saya janggal dan tidak lazim seperti biasanya,” ujarnya. Ia menduga adanya nuansa politik yang memengaruhi keputusan para Datuk yang mengurus LAMR Provinsi Riau.

Lebih lanjut, Nolis menegaskan bahwa sikap LAMR tersebut tidak mewakili seluruh masyarakat Melayu Riau secara menyeluruh. “Menurut pendapat pribadi saya, tindakan ini hanyalah sikap pengurus LAMR Riau saja, bukan cerminan sikap seluruh orang Melayu,” tambahnya. Ia pun mempertanyakan apakah benar LAMR telah mewakili semua suku dan kepala suku adat Melayu yang ada di Riau.

"Nolis juga menyoroti pertanyaan penting lainnya, yaitu apakah seluruh kepala suku di Riau sudah terakomodasi dalam kepengurusan LAMR secara resmi. Ia mempertanyakan kewenangan LAMR dalam memberikan gelar adat, apakah memang menjadi hak organisasi tersebut atau seharusnya menjadi wewenang Datuk asli kepala suku adat Melayu yang secara turun-temurun menempati kawasan Melayu Riau jauh sebelum berdirinya bangsa Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Nolis Hadis beserta para generasi muda Melayu berencana menggelar unjuk rasa pada saat pelaksanaan penambalan gelar adat tersebut. “Kami ingin agar LAMR membuka diri kepada publik, khususnya masyarakat Melayu secara luas, mengenai alasan di balik sikap mereka,” kata Nolis. Ia juga mengingatkan agar LAMR tidak sampai dianggap sebagai alat politik oleh oknum-oknum tertentu yang dapat merusak kehormatan lembaga adat tersebut.

Kehadiran para pemuda dalam aksi unjuk rasa ini menjadi wujud nyata bahwa sikap pengurus LAMR tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai sikap seluruh masyarakat Melayu. “Bahkan, tindakan ini bisa disebut hanya menggambarkan sikap pengurus LAMR saja,” pungkas Nolis. Sebagai bentuk keseriusan, hari ini Aliansi Generasi Muda Melayu Riau telah menyerahkan surat pemberitahuan aksi kepada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru guna memastikan kelancaran kegiatan tersebut.