Tekanan Publik Riau Berhasil: Adian Napitupulu Batal Datang, Bukti Kekuatan Suara Rakyat Menjaga TNTN

PEKANBARU _ (Bentengmelayu.com) Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat Riau menyampaikan sikap resmi menanggapi batalnya kedatangan Adian Napitupulu, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, yang sebelumnya dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Provinsi Riau untuk menindaklanjuti persoalan yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).10 Juli 2025

Pembatalan kunjungan ini bukan tanpa sebab. Gelombang penolakan yang meluas dan menguat dari berbagai unsur masyarakat Riau yang terdiri dari mahasiswa, organisasi pemuda, kelompok adat, hingga masyarakat sipil telah memberi sinyal tegas bahwa bumi Melayu Lancang Kuning menolak kehadiran politisi yang membawa narasi sesat dan bias dalam persoalan konservasi.

“Kami meyakini batalnya kedatangan Adian Napitupulu merupakan hasil langsung dari tekanan publik yang massif. Konsolidasi yang kami bangun beberapa hari terakhir telah membentuk opini luas bahwa narasi yang ia sampaikan bukanlah aspirasi masyarakat Riau, melainkan justru penghinaan terhadap upaya penyelamatan hutan kami,” tegas Givo Vrabora, Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, yang merupakan salah satu organisasi dalam aliansi.

Adian sebelumnya menyatakan bahwa masyarakat tidak boleh disalahkan atas perambahan kawasan TNTN, dan bahwa fokus semestinya hanya diarahkan kepada perusahaan pemegang izin. Namun faktanya, kerusakan di kawasan TNTN justru banyak dilakukan oleh perambah individu yang secara sadar membuka lahan, membangun rumah, memperluas kebun sawit, dan bahkan menjual tanah di wilayah konservasi.

Pernyataan Adian yang dianggap membela sepihak tanpa memahami konteks lokal, dinilai sangat berbahaya, menyesatkan publik, serta dapat mengganggu kinerja Satgas Penanganan Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang saat ini tengah menempuh pendekatan humanis dan terukur melalui relokasi mandiri.

“Kami bukan menolak aspirasi rakyat. Justru kami sedang menyelamatkan masa depan rakyat melalui penegakan hukum lingkungan. Yang kami tolak adalah politisi yang datang tanpa pemahaman, lalu mengacaukan situasi dengan narasi dangkal. Kami siap aksi damai menyambutnya, tapi ternyata ia mundur. Itu menunjukkan bahwa suara rakyat lebih kuat dari mikrofon parlemen,” lanjut Givo.

Aliansi menegaskan bahwa tidak jadinya Adian datang ke TNTN adalah bukti kekalahan dari narasi elitis yang selama ini mencoba menggiring opini bahwa semua perambah adalah korban. Ketika ribuan mahasiswa, pemuda adat, dan elemen masyarakat menyatakan sikap tegas menolak, Adian memilih untuk tidak datang.

Hal senada disampaikan Koordinator Pusat BEM se-Riau, Teguh Ibnu Taimiyah, yang menyebut bahwa Adian Napitupulu tidak layak mengatasnamakan rakyat Riau, karena pernyataannya menunjukkan minimnya pemahaman terhadap konteks konflik lingkungan dan agraria di TNTN.

“Adian bukan wakil kami, bukan berasal dari Dapil Riau, dan tidak mengerti dinamika lokal. Kedatangannya hanya akan memperkeruh suasana dan merusak kerja-kerja serius Satgas PKH serta gerakan masyarakat sipil. Kami siap menghadapinya, tapi dia mundur. Artinya suara mahasiswa dan rakyat Riau berhasil menahan intervensi politik yang menyesatkan,” tegas Teguh.

Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan (HIPMAWAN), Taufik Hidayat, yang juga merupakan putra daerah Pelalawan lokasi langsung kawasan TNTN menyatakan bahwa pernyataan Adian Napitupulu meremehkan persoalan serius yang dihadapi masyarakat Pelalawan sendiri.

“Kami dari HIPMAWAN menolak pernyataan Adian karena terlalu menyederhanakan masalah. Kami tinggal dekat dengan TNTN. Kami tahu persis bahwa bukan hanya perusahaan, tapi juga oknum masyarakat yang selama ini merambah hutan, membuka lahan, bahkan memperjualbelikan tanah ilegal. Ini soal masa depan kampung kami, bukan cuma debat elite,” ujar Taufik.

Menurutnya, pembenaran terhadap perambah perorangan hanya akan menciptakan konflik baru, mencederai kerja-kerja pemerintah daerah dan pusat yang sudah mulai tertib, serta membahayakan generasi muda Pelalawan ke depan.

“Kami bukan anti rakyat kecil, tapi kami juga tidak rela hutan rusak atas nama rakyat. TNTN harus diselamatkan, dan kami akan berdiri paling depan bersama aliansi untuk menolak siapa pun yang mencoba membelokkan perjuangan ini,” tegasnya.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Riau, Datuk Laksamana Heri, menambahkan bahwa masyarakat adat Riau bukan tidak punya suara, dan tidak butuh dibelakan secara sembarangan oleh politisi dari Jakarta yang bahkan tidak memahami adat, sejarah, dan perjuangan panjang masyarakat tempatan.

“Kami tahu siapa yang merusak hutan. Kami tahu siapa yang menjual tanah adat di kawasan konservasi. Kami tidak butuh orang Jakarta datang lalu membela mereka yang merusak tanah kami, hanya karena ingin terlihat peduli rakyat. Kami lebih tahu hutan kami,” tegas Datuk Heri.

Beliau menambahkan, tidak datangnya Adian adalah isyarat bahwa rakyat Riau telah menunjukkan taringnya. Ini bukan karena benci individu, tapi karena cinta pada tanah adat dan komitmen menjaga warisan ekologis.

“Kita menolak Adian bukan karena siapa dia, tapi karena apa yang dia wakili: narasi pembenaran terhadap pelanggaran. Kita tidak butuh itu. Kita butuh keberanian menegakkan hukum. Dan itu sedang dikerjakan Satgas PKH. Itu yang harus kita dukung,” tutup Datuk Heri.

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat Riau menegaskan kembali dukungan terhadap Satgas PKH, yang selama ini telah bekerja dengan pendekatan yang humanis, adil, dan berpihak pada hukum serta masa depan ekologi.

Mereka menilai dukungan terhadap upaya penertiban jauh lebih penting daripada manuver politik sesaat dari aktor luar daerah.

“Yang kami butuhkan adalah ketegasan negara, bukan simpati palsu dari wakil rakyat luar daerah yang tidak paham dinamika lokal. Satgas PKH sudah benar, dan kami akan pasang badan membela program ini selama itu berpihak pada hukum dan masa depan ekologis,” tegas Givo.

Aliansi menyatakan bahwa peristiwa ini bukan kemenangan aksi jalanan, tetapi kemenangan moral rakyat Riau dalam mempertahankan hutan dan prinsip hukum.

“Batalnya Adian datang adalah kemenangan rakyat Riau. Ini bukan soal membenci orang, ini soal menjaga bumi. TNTN bukan alat tukar politik. Dan Riau sudah cukup rusak untuk didatangi oleh mereka yang hanya membawa suara pembenaran bagi perusak hutan,” tutup Givo Vrabora.

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat Riau akan terus mengawal penegakan hukum di kawasan TNTN, mendukung langkah relokasi secara damai dan adil, serta menolak segala bentuk politisasi isu lingkungan oleh aktor luar yang tidak berpihak pada kelestarian.