Tokoh Adat Pelalawan Tegas: Tidak Terlibat Aksi Demo di Kejati Riau

PELALAWAN _ (Bentengmelayu.com) Rencana aksi demonstrasi yang akan digelar Koalisi Masyarakat untuk Marwah Riau (KOMMARI) bersama Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan Pertanahan Riau pada Kamis, 20 November 2025, di halaman Kejaksaan Tinggi Riau memunculkan polemik baru. Di tengah beredarnya informasi di media sosial mengenai keterlibatan masyarakat adat Pelalawan dalam aksi tersebut, tokoh-tokoh adat akhirnya angkat bicara. Mereka tegas membantah kabar yang dinilai menyesatkan dan mencatut nama para Batin serta Penghulu tanpa persetujuan.

Bantahan tersebut disampaikan oleh salah satu tokoh Pebatinan Kuang Iso Tigo Puluh, Batin Mudo Gondai Firman, pada Rabu (19/11/2025). Dengan nada tegas, ia menolak seluruh informasi yang menyebutkan bahwa masyarakat adat—khususnya para Batin dan Penghulu di Kabupaten Pelalawan—akan turun ke jalan mengikuti aksi demo tersebut.

“Kami membantah keras informasi yang beredar di media sosial yang mengatakan bahwa Batin dan Penghulu di Pelalawan akan ikut aksi demo di Kejati Riau besok. Informasi itu tidak benar dan menyesatkan,” tegas Batin Firman.

Ia menambahkan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah Batin dan Penghulu dari berbagai wilayah adat di Pelalawan. Hasilnya, tidak satu pun yang pernah menyatakan kesiapan, dukungan, apalagi kesediaan untuk terlibat dalam aksi tersebut.

“Jangankan ikut aksi, untuk berpikir ikut pun kami tidak. Kami sama sekali tidak pernah diajak, tidak pernah dibicarakan, dan tidak pernah menyatakan dukungan untuk hadir,” ujarnya menegaskan kembali.

Sebagai pranata adat atau pemangku adat dalam wilayah Kerajaan Pelalawan, para Batin dan Penghulu merasa berkewajiban menjaga marwah dan ketertiban masyarakat adat. Oleh karena itu, mereka menilai penting untuk meluruskan informasi yang dianggap dapat menimbulkan salah persepsi publik.

“Kami meminta pihak-pihak yang menginisiasi aksi tersebut agar tidak lagi melibatkan, menyebut, atau mencatut nama masyarakat adat—baik Batin, Penghulu maupun Ninik Mamak. Itu tindakan tidak etis dan menyesatkan,” ujar Batin Firman.

Ia menekankan bahwa masyarakat adat Pelalawan selama ini menjaga jarak dari tindakan yang berpotensi memicu ketegangan atau konflik sosial. Menurutnya, apabila ada persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat adat, para Batin dan Penghulu memiliki mekanisme tersendiri untuk menyelesaikannya melalui jalur adat atau komunikasi resmi dengan pemerintah daerah.

“Kami tegaskan kembali bahwa masyarakat adat Pelalawan tidak terlibat dalam aksi tersebut dalam bentuk apa pun. Bila ada pihak yang mengklaim demikian, itu murni tindakan sepihak dan tidak mewakili lembaga adat,” tutupnya.