Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru gagas rapat pleno lll dan rapat pimpinan komisariat (Rapimko)

PEKANBARU _ (Bentengmelayu.com) Rapat Pleno III dan Rapat Pimpinan Komisariat (Rapimko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menghasilkan sikap tegas terhadap penanganan dugaan korupsi pupuk subsidi di Kabupaten Pelalawan. Dalam forum tersebut, HMI Koordinator Komisariat (Korkom) Pelalawan secara resmi menyerukan konsolidasi aksi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Sikap itu diambil karena HMI menilai penanganan perkara pupuk subsidi kian mengkhawatirkan dan berpotensi melahirkan ketidakadilan. Forum mencium adanya kecenderungan hukum hanya menyasar pihak lemah, sementara dugaan keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat yang memiliki kekuasaan struktural belum tersentuh secara serius.

"Ketua HMI Korkom Pelalawan, Meldianto, menegaskan bahwa dugaan korupsi pupuk subsidi bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan kejahatan struktural yang merampas hak petani dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Jika yang diproses hanya rakyat kecil sementara oknum pejabat aman, maka itu bukan penegakan hukum, melainkan sandiwara hukum. Petani dan masyarakat tidak boleh dijadikan tumbal,” tegas Meldianto.

Menurutnya, pembiaran terhadap aktor-aktor kuat dalam kasus ini hanya akan memperparah krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya di Riau.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, Givo Vrabora, menyatakan sikap lebih keras. Ia menilai, apabila benar penegakan hukum hanya menyasar pihak bawah, maka Kejati Riau patut dipertanyakan komitmennya terhadap keadilan.

“Jika rakyat kecil dikorbankan dan oknum pejabat dibiarkan bebas, maka Kejati Riau gagal menjaga keadilan. HMI Cabang Pekanbaru siap turun aksi besar-besaran dan mendesak Kejati Riau mengambil alih sepenuhnya penanganan kasus pupuk subsidi Pelalawan,” kata Givo. Minggu(11/1/2026).

Ia menambahkan, sikap diam aparat penegak hukum hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Menurutnya, negara akan kehilangan legitimasi moral ketika hukum lebih tunduk pada kekuasaan dibanding berpihak pada rakyat.

Melalui Pleno III dan Rapimko ini, HMI Cabang Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus pupuk subsidi Pelalawan. HMI menyatakan siap mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan masyarakat, serta tidak akan berhenti sampai seluruh aktor intelektual, oknum ASN, dan pejabat yang terlibat benar-benar diproses sesuai hukum.

Bagi HMI, kasus pupuk subsidi di Pelalawan menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di Riau—apakah hukum masih berdiri untuk keadilan rakyat, atau justru tunduk pada kepentingan kekuasaan.