KPK Buka Kemungkinan Tetapkan Tersangka Lain dalam Kasus Suap Bupati Abdul Gafur

Redaksi

Senin, 17 Januari 2022 09:23:09 WIB

Cetak

KPK Buka Kemungkinan Tetapkan Tersangka Lain dalam Kasus Suap Bupati Abdul Gafur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk menetapkan tersangka lain dalam kasus yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, pihaknya hingga kini terus mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan pihak lain terkait perkara suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan tersebut.

“KPK masih punya banyak waktu untuk bekerja menyelesaikan perkara ini hingga tuntas. Sepanjang ditemukan ada bukti yang cukup keterlibatan pihak lain, kami pastikan KPK akan menetapkannya sebagai tersangka,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Minggu (16/1/2022).

Terkait penyidikan kasus ini, lembaga antirasuah itu terus mendalami dugaan penerimaan suap Abdul Gafur yang disinyalir digunakan untuk pemilihan calon ketua DPD Partai Demokrat, Kalimantan Timur
Apalagi, Bupati Penajam Paser Utara itu merupakan salah satu calon ketua DPD Partai Demokrat, Kalimantan Timur.“Soal peruntukan dugaan uang yang diterima tersangka untuk apa, apakah ada kaitannya dengan agenda pemilihan ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. KPK saat ini masih akan terus melakukan pemeriksaan dan mengembangkannya,” papar Ali.

Lembaga antikorupsi itu, ujar Ali, masih terus mengumpulkan alat bukti dan penelusuran aliran uang terkait dugaan suap yang diterima Abdul Gafur.

KPK pun meminta masyarakat untuk terus mengawasi perkembangan kasus yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara tersebut.

“KPK minta publik ikut mengawasi proses penanganan perkara ini. Namun demikian, (KPK) tidak prematur menyimpulkan pihak-pihak mana saja yang akan terlibat,” tutur Ali.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis sebagai tersangka.

Menurut data Kementerian Keuangan, Kabupaten Penajam Paser Utara per 15 Agustus 2021, tercatat belum merelalisasikan anggaran insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 20.987.474.581,- dikutip(Kompas.com, 17 Januari 2022).