Pemkab Nekat Lanjutkan Proyek Gagal 2022 Tanpa Audit

Pelalawan _ (Bentengmelayu.com) Kendati belum dilakukan audit terhadap sejumlah proyek yang mangkrak akhir tahun 2022 di sekitar Pangkalan Kerinci, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan tetap 'keukeuh' untuk melanjutkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2023.

Informasi yang berhasil dihimpun Lintaskriminal.co.id, terdapat dua proyek dengan pagu anggaran miliaran rupiah yang tidak selesai pengerjaannya pada akhir tahun 2022 diantaranya Box Culvert di Jalan Tengku Said Jaafar dan Landscape Depan SMPN 1 Menuju Kampus AKNP. Masing-masing dengan pagu dana sebesar Rp 2,1 Miliar dan Rp 1,3 Miliar.

Menurut Zulham Efendi, SH, salah seorang warga Pangkalan Kerinci mengatakan terdapat kejanggalan dalam penganggaran pada kedua kegiatan konstruksi tersebut, dimana sampai di penghujung tahun 2022, perusahaan yang memenangkan tender itu terlihat masih berusaha untuk menyelesaikan proyek, meski akhirnya tetap tidak siap 100 persen.

Berdasarkan regulasi yang ada, setiap pekerjaan atau proyek yang tidak selesai terlebih dahulu harus dilakukan audit, sehingga dapat diketahui berapa persen pekerjaan yang sudah diselesaikan dan dibayarkan, jika terdapat kelebihan bayar, maka harus dikembalikan.

"Seluruh kegiatan yang menggunakan APBD atau uang Pemerintah harus di audit, terlebih proyek-proyek yang tidak selesai dikerjakan, karena berpotensi untuk merugikan keuangan negara," terangnya.

Selain itu audit terhadap kegiatan yang mangkrak juga berfungsi dalam pembahasan anggaran, berdasarkan hasil audit akan diketahui berapa jumlah anggaran yang harus disediakan untuk menyelesaikan proyek tersebut.

"Berdasarkan hasil audit itu nantinya akan diketahui berapa persen infrastruktur telah selesai, setelah itu barulah Pemerintah bisa mengajukan kembali anggaran untuk melanjutkan atau menyelesaikan proyek tersebut," ulasnya.

Namun demikian, Zulham Efendi mengaku tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalalwan, karena selisih waktu pembahasan APBD 2023 dengan berakhirnya kedua kontrak pekerjaan mangkrak itu lebih dahulu waktu pembahasan.

"Timbul keanehan ketika pemerintah lebih dahulu mengusulkan proyek lanjutan, sedangkan proyek masih berjalan. Hampir dapat disimpulkan seolah-olah pemerintah telah melakukan audit pada proyek itu," imbuhnya.

Lebih lanjut pria yang biasa disapa Zulham itu menilai kurang berjalannya fungsi DPRD Pelalawan sebagai pengawas dan menganjurkan untuk melakukan audit sebelum dilanjutkan kembali pembangunan infrastruktur.

"Komisi III harusnya mengetahui proyek tersebut gagal dan menganjurkan untuk segera melakukan audit, tapi kalau sudah seperti ini, tidak salah apabila kita menilai DPRD hanya sebagai lembaga stempel," pungkasnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Pelalawan, Carles, S.Sos ketika di konfirmasi terkait lolosnya anggaran tersebut dari pengawasan komisi yang membidangi Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR), hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi.(Tim)

Tosmen