PANDANGAN RAKYAT INDONESIA SAAT INI TERHADAP PEMILU DAN KEDAULATAN RAKYAT

(Bentengmelayu.com) __ Tahun 2023 ini dimana Indonesia memasuki tahun Politik, semakin terasa panasnya ditandai dengan pendeklarasian ANIS Baswedan sebagai Calon Presiden oleh Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, PKS dan Demokrat, dilanjutkan dengan pengumuman Ganjar Pranowo yang diCalonkan oleh Partai PDI Perjuangan, tinggal beberapa partai yang belum selesai berkoalisi dengan siapa dan mengusung siapa? Itu untuk Calon Presiden yang kemungkinan besar bertarung digelanggang demokrasi pemilihan umum 2024 mendatang.

Kemudian untuk para Calon Wakil Rakyat(anggota Legislatif) pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 1-14 Mei 2023 dari tingkat pusat sampai daerah sudah mengurus kelengkapan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh KPU seperti; surat kesehatan jasmani, surat bebas Narkoba sampai ngurus surat gila eh, surat keterangan tidak gila alias surat sehat rohani, entah benar entah tidak standar yang digunakan untuk menentukan seorang calon anggota legislatif waras tidak waras tapi surat dari Rumah Sakit Jiwa ini menjadi persyaratan wajib untuk dapat terdaftar sebagai seorang Calon Legislatif sekali gus menjadi bukti seorang Calon legislatif atau wakil rakyat tidak gila.

Terlepas dari siapa yang dicalonkan oleh Partai Politik sebagai CAPRES untuk 2024 mendatang dan  siapa yang menjadi wakil rakyat 2024 serta semua persyaratan untuk mendaftarkan sebagai Caleg diatas, Pemilihan Umum merupakan mekanisme peralihan kekuasan yang sah berlaku di negara Republik Indonesia tercinta ini, sekaligus merupakan refresentasi dari Kedaulatan rakyat Indonesia, berdasarkan Undang-undang dasarn1945 dan Pancasila.

Seorang Pakar Hukum tata negara Prof.JimlyAsshiddiqie mengungkapkan ada 5 teori kedaulatan negara, salah satunya teori kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, lima teori kedaulatan negara tersebut adalah

:Teori kedaulatan Tuhan;

"Teori kedaulatan raja;

"Teori kedaulatan negara;

"Teori kedaulatan rakyat;

"Teori kedaulatan hukum.

Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan.

Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Penguasa tunggal ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sekehendak hatinya atau tanpa batas. Teori ini hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara.

Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan untuk menentukan dari sekian banyak rakyat Indonesia siapa yang mendapat amanah memimpin negara Indonesia mekanisme adalah melalui Pemilihan Umum(PEMILU)

Artinya peralihan kekuasan hanya bisa dilakukan atas persetujuan rakyat Indonesia melalui suara rakyat dalam sebuah pemilihan umum, ini kuncinya!, walau dalam keadaan tertentu(darurat) wakil rakyat dapat melakukan pemberhentian terhadap sebuah kekuasaan itu juga persetujuan rakyat melalui wakil rakyat yang telah sah terpilih melalui mekanisme Pemilu.

Namun apakah hari ini masyarakat menyadari betul bahwa, Rakyat adalah pemegang kedaulatan atas negeri Indonesia ini, PEMILU merupakan hak rakyat untuk menentukan siapa yang layak dipercaya memimpin negeri ini, atau hanya sekedar seremonial belaka, atau sekedar sebuah pesta, atau sekedar ajang transaksional cetek belaka,atau bagi bagi duit sekedar untuk dapat membeli beras hari ini, atau sekedar untuk dapat membeli sebuah permen agar anaknya diam dari merengek minta jajan, atau sekedar kesempatan memeras minta dana untuk pelaksanaan sebuah turnamen, atau sekedar balas dendam atau sekedar apa?.

Terlepas dari apa pun itu, PEMILIHAN UMUM adalah perwujudan bahwa kekuasaan sesungguhnya ada ditangan rakyat, tanpa PEMILU tak seorang pun berhak menjalankan kekuasaan di negara ini, baik sebagai seorang Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota bahkan seorang Kepala Desa, hal inilah yang harus di sadari betul rakyat jangan terjebak dengan ungkapan PEMILU adalah sebuah pesta Demokrasi, dari itu gunakan Hak pilih secara baik agar mendapatkan pemimpin yang bisa dipercaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis:Tosmen