Arara Abadi Rusak Lahan Masyarakat, Laporan Mengendap Satu Tahun di Polres Pelalawan

Pelalawan _ (Bentengmelayu.com) Laporan petani Parit Pinang 01, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan lama mengendap di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pelalawan. Meski sudah berjalan satu tahun, namun proses kasus pengrusakan lahan masyarakat oleh PT Arara Abadi itu seperti sedang berjalan di tempat.

Jamil (52), salah seorang pemilik lahan kepada media ini menerangkan bahwa pengrusakan lahan milik kelompok tani tersebut pertama kali dilakukan pada September 2021, sayangnya tidak ada kesepakatan bersama dari beberapa kali pertemuan yang dimediasi berbagai instansi pemerintahan.

"Ada sekitar 14 orang pemilik lahan dengan luas mencapai 27 Hektare yang terkena dampak langsung pengrusakan lahan tersebut. Sejak pertama kali bergulir diperkirakan sudah dua tahun berjalan, namun tidak ada kesepakatan kasus ini," ujar Jamil sembari di iyakan M Haris (49) yang juga pemilik lahan.

Singkat cerita, satu tahun perundingan antara masyarakat dengan PT Arara Abadi itu akhirnya harus berlanjut hingga ke ranah hukum. Tepatnya pada November 2022, pemilik lahan sepakat untuk melaporkan pengrusakan lahan dan tanaman tersebut ke Polres Pelalawan.

"Karena tidak ada kesepakatan yang dihasilkan selama satu tahun mediasi dengan pihak PT Arara Abadi, kami memutuskan untuk melanjutkan kasus ke ranah hukum, makanya kami melapor ke Polres Pelalawan," beber Arjulis (47) yang mendampingi perjalanan kasus itu.

Selanjutnya, setelah berada di tangan Polres Pelalawan, perjalanan kasus pengrusakan lahan itu ternyata juga seperti berjalan di tempat, padahal sejak pertama dilaporkan, hingga saat ini sudah memakan waktu satu tahun lebih. Hal itu dibuktikan pelapor atau masyarakat baru satu kali menerima surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (P2HP).

"Satu tahun berada di tangan penyidik Polres, kami baru satu kali menerima surat P2HP, ketika kami mendatangi Polres Pelalawan, penyidik sepertinya sudah masuk angin alias berpihak pada perusahaan dan mengulur-ngulur waktu," tandasnya.

Terakhir, Arjulis berharap pada penegak hukum dapat menjalankan aturan, karena tindakan semena-mena yang dilakukan perusahaan bisa ditindak sesuai aturan yang berlaku. "Intinya masyarakat tidak lagi menginginkan tahapan mediasi, karena memang tidak ada itikad baik dari perusahaan, untuk itu kami berharap penegak hukum bisa menindak sesuai aturan," pungkasnya.